JAKARTA // chakra-news.com– Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan lima pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto.Pernyataan itu disampaikan melalui konferensi pers, Rabu (3/9/2025).
Tokoh yang hadir antara lain Sinta Nuriyah, Ignatius Kardinal Suharyo, Pdt. Gomar Gultom, Franz Magnis-Suseno SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Ery Seda, A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Wahid.
Sinta Nuriyah menekankan pentingnya menghentikan kekerasan dalam menangani aksi massa. Menurutnya, unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan seharusnya tidak dibungkam dengan cara represif.
Ia menilai maraknya demonstrasi dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap perilaku sebagian elit eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aparat hukum yang dinilai abai terhadap penderitaan rakyat.
Istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mendorong Presiden Prabowo untuk menginstruksikan seluruh lembaga negara bertindak berdasarkan etika, kesederhanaan, dan kepatutan demi memulihkan kepercayaan publik.
“Kebijakan para pemimpin harus ditujukan untuk kemaslahatan bangsa. Marilah kita jadikan ini sebagai pelajaran berharga,” kata Sinta Nuriyah dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat.
Alissa Wahid menambahkan, Gerakan Nurani Bangsa meminta Kepolisian segera mengevaluasi kepemimpinan dan kebijakan agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang berpotensi melanggar hak asasi serta hak konstitusional.
Selain itu, mereka mendorong pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan ekonomi, serta memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak ugal-ugalan.
“Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan,” kata Alissa Wahid.
Putri sulung Gus Dur itu juga menegaskan agar pemerintah bekerja keras memperkuat program kesejahteraan sosial. Ia menolak kebijakan yang justru membebani rakyat melalui pajak berlebih.
“Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program-program pemenuhan hak dasar,” ujar Alissa Wahid.
“Program yang berdampak pada berkurangnya hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang.”
Gerakan Nurani Bangsa merumuskan lima pesan utama. Pertama, kebijakan negara harus berlandaskan kemanusiaan dan keberpihakan pada rakyat, dengan menghentikan segala bentuk kekerasan maupun tindakan represif terhadap demonstran.
Kedua, Presiden diminta segera memimpin jajaran institusi negara bersikap berdasarkan nilai etika, kesederhanaan, dan kepatutan, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat yang semakin terkikis.
Ketiga, menegakkan prinsip Supremasi Sipil dalam demokrasi dan memperkuat TNI/Polri agar profesional serta fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat konstitusi.
Keempat, membangun kesadaran publik secara persuasif, menumbuhkan solidaritas sesama warga, serta mencegah kekerasan, perusakan, maupun tindakan penjarahan dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini.
Kelima, mengajak pemuka agama, budayawan, akademisi, dan semua elemen masyarakat untuk berdoa serta aktif menjaga keselamatan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
( Red )
