Jakarta // chakra-news.com– Demokrasi adalah bagian penting dalam history perjalanan bangsa Indonesia. Semenjak tahun 1998, konsepsi Demokrasi diharapkan mampu melepaskan Indonesia dari bayang-bayang Otoriterisme Orde Baru. Spirit Demokrasi adalah menjadikan suara Rakyat sebagai keputusan tertinggi yang harus dijalankan oleh pemangku jabatan. 25 Agustus 2025
Menurut Albar ketua umum DPP GMI, Perwakilan Rakyat sebagai sebuah entitas kelembagaan yang berfungsi menyuarakan Aspirasi Rakyat nyatanya tak berjalan sebagaimana mestinya. DPR RI diibaratkan sebagai panggung retorik untuk merancang dan mengesahkan UU yang notabenenya hanya menguntungkan kelompok Elit.
Bahkan parahnya lagi, berbagai RUU yang berpihak kepada rakyat hingga kini belum juga berubah status menjadi UU. Disaat Pemerintah lagi gencar memberantas kasus Korupsi, DPR RI seolah berpangku tangan dan tidak menginginkan RUU perampasan aset ditingkatkan statusnya menjadi UU.
Isu hangat lainnya adalah adanya dugaan aliran dana dari BI ke anggota DPR RI. Tentunya patut untuk dipertanyakan mengigat hal ini dapat dikategorikan sebagai kasus Korupsi bila alasan aliran dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Tegas Albar
Puncaknya ketika adanya pernyataan dari Pemerintah untuk menaikkan upah anggota DPR RI yang kemudian disambut oleh anggota dewan dengan melakukan selebrasi joget di ruang paripurna DPR RI. Hal ini tentunya menjadi sorotan karena disaat bersamaan Rakyat Indonesia semakin terbebani kondisi ekonominya yang disaat bersamaan hampir seluruh Daerah menaikkan pajak (PBB-P2). Ungkap ketua umum DPP GMI
Sikap arogansi anggota DPR RI pun kembali ditunjukkan ketika terjadi aksi demonstrasi besar besaran di depan gedung DPR RI. Sebagai perwakilan rakyat, tindakan mereka yang tidak menemui massa aksi tidak mencerminkan wajah mereka sebagai perwakilan rakyat.
Aksi demonstrasi tanggal 25 agustus pun menjadi cerita pahit yang harus diterima rakyat. Tindakan brutal yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi dianggap sebagai tindakan yang telah melampaui batas dalam norma demokrasi. Tentunya ini menjadi sorotan mengingat tagline Kapolri yakni Presisi seolah tak berlaku bagi mereka yang melakukan aksi demonstrasi.
Adapun tuntutan kami dari Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia (DPP GMI)
DPR harus bubar:
1. DPR sebagai lembaga legislatif gagal dalam menyuarakan aspirasi Rakyat.
2. Pernyataan Wakil Ketua DPR terkait kenaikan upah (gaji dan tunjangan) terkesan dipaksakan. Hal itu terlihat dari tidak singkronnya pernyataan awal dengan pernyataan akhir.
3. Pernyataan Sahroni terkait masyarakat TOLOL jelas menggambarkan arogansi anggota DPR RI yang tidak menerima kritik dari rakyat.
4. Pernyataan Dedy Sitorus terkait beda level antara anggota dewan dengan rakyat telah melukai hati dan nurani rakyat.
5. Adanya indikasi aliran dana dari BI masuk ke kantong kantong anggota DPR RI.
6. DPR RI seolah tidak menginginkan RUU perampasan aset menjadi UU.
7. Meminta Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Dekrit Presiden untuk Pembubaran DPR RI.
8. Meminta MPR RI mengembalikan UUD ke naskah Asli (UUD 1945).
9. Mendesak DPR RI untuk bersikap terkait berbagai kasus kenaikan pajak di beberapa daerah.
10. Mendesak Mabes Polri mengusut tuntas tragedi demonstrasi tanggal 25 Agustus 2025 yang diduga adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap massa aksi.
( Red )
