chakra-news.com – Jakarta // Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Desakan ini muncul lantaran adanya dugaan perjalanan dinas fiktif ke luar negeri dilakukan Darmawan, yang dibiayai oleh keuangan PT PLN di tengah kondisi perusahaan yang mengalami penurunan laba dan lonjakan utang signifikan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa Darmawan Prasodjo beserta keluarganya diketahui melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia pada masa siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu. Perjalanan itu dilakukan bersama lima orang lainnya, termasuk sang istri Diny Sandra Dewi serta empat anaknya yang masih berusia belasan tahun.
“Ini bukan perjalanan kedinasan biasa diduga ada modus perjalanan dinas fiktif di balik jalan-jalan keluarga Darmawan ke luar negeri. Biayanya ditanggung oleh PLN, Sementara kondisi keuangan perusahaan justru sedang tidak baik-baik saja,” tegas Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya kepada wartawan Kamis, (24/7/2025).
Menurut Uchok Sky, sikap Darmawan yang tetap asyik melancong ke luar negeri menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi PT PLN yang saat ini tengah terpuruk. CBA mencatat bahwa laba PT PLN terus menurun dan utang semakin menumpuk.
“Laba PLN pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 22 Triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi sebesar Rp 17,7 Triliun. Penurunannya mencapai sebesar Rp 4,3 Triliun,” ungkap Uchok Sky.
Sementara itu, Total utang PT PLN juga melonjak tajam. Pada tahun 2023, utang PLN mencapai sebesar Rp 655 Triliun. Namun pada tahun 2024, Utang itu membengkak menjadi sebesar Rp 711,2 Triliun—naik sebesar Rp 56,2 Triliun hanya dalam waktu setahun.
“Kalau kita rinci, Utang jangka pendek PT PLN pada tahun 2023 sebesar Rp 143,1 Triliun. Tahun 2024 menjadi Rp 172 Triliun, naik sebesar Rp 28,8 Triliun. Sedangkan utang jangka panjang naik dari Rp 511,8 Triliun menjadi sebesar Rp 539,1 Triliun—atau naik sebesar Rp 27,3 Triliun,” jelas Uchok Sky.
Melihat kondisi ini, CBA menilai perlu langkah hukum dan audit menyeluruh atas kebijakan dan gaya hidup pimpinan PT PLN. Uchok Sky menyebut, ini penting agar tidak terjadi pembiaran terhadap penggunaan anggaran negara yang tidak akuntabel.
“CBA akan terus mendesak agar Kejagung memanggil dan memeriksa Direktur Utama Darmawan Prasodjo. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban. PLN adalah BUMN strategis, Dan rakyat berhak tahu bagaimana uangnya dikelola,” pungkas Uchok Sky.
