chakra-news.com – Jakarta // Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU) menyoroti temuan terkait rekrutmen
Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara.
Menurut Franky yang menjadi sorotan adanya dugaan berkaitan dengan Rekrutmen PPSU di tingkat Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ada beberapa keganjilan terkait dengan proses rekrutmen PPSU yang di jalankan di tingkat kelurahan, Dimana peserta yang mengikuti rekruitmen PPSU ternyata tidak semua mengikuti tahapan sesuai jadwal yang sudah di tentukan.
Hal ini terjadi dimulai dari tahapan proses Administrasi, Praktek hingga tahapan Wawancara. Saat proses Administrasi dan Praktek semua peserta di berikan kabar, Tetapi pada saat proses tahapan wawancara ada sebanyak 50 Peserta yang mengikuti wawancara itu di lakukan pada hari Senin, 14 Juli 2025, Padahal sebelumnya sudah ada pengumuman bahwa hasil pelaksanaan monev PPSU Kelurahan Tugu Selatan hasilnya akan diumumkan pada hari senin 14 Juli 2025, Tetapi setelah adanya keberatan dari Franky Iriawan karena masih ada yang belum mengikuti proses wawancara akhirnya proses wawancara susulan tersebut dilaksanakan.
Franky menilai ada dugaan untuk wawancara sebanyak 50 orang lebih peserta tersebut hanya sebatas mengugurkan kewajiban, karena sebelumnya sebanyak 50 orang peserta tersebut tidak di panggil setelah ada pengumuman hasil monev akan di umumkan pada hari senin. Kata Ketua Umum Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU), Franky Iriawan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Senin, (14/7/2025).
Franky menegaskan bahwa kebijakan rekrutmen PPSU adalah solusi untuk mengurangi pengangguran warga jakarta oleh karenanya kebijakan perekrutan PPSU di Kelurahan harus transparan dan akuntabel.
“Kasus ini mencederai kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang menginginkan warga Jakarta memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa ada unsur KKN,” terang Franky.
Untuk itu Komju mendesak Lurah Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas proses rekrutmen PPSU.
Kami juga mendesak Walikota Jakarta Utara, Hendra Hidayat untuk turun tangan mengawasi bawahannya dalam proses rekrutmen PPSU agar lebih ketat dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah dugaan kecurangan dan permainan di internal Kelurahan,” pungkas Franky.
