Chakra – news. com // Jakarta pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengatakan tidak perlu menjalin kerja sama dengan perusahaan media dinilai oleh Abdurrahman Daeng sebagai bentuk sensasi retorika dan minim hasil karya nyata juga dapat disebut arogansi kriminalisasi pers dan anti Demokrasi.
Abdurrahman Daeng menilai statemen tersebut tidak layak diungkapkan oleh pejabat publik mengingat pers adalah lembaga kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Statemen tersebut merupakan pernyataan yang remeh temeh itu tidak patut di keluarkan dari seorang pejabat Publik. karena tidak berbobot artinya pemerintah tidak bisa membendung arus kekuatan pers nasional yang merupakan garda terdepan sebagai pilar ke empat Demokrasi,” ujar Deng sapaan wartawan Chakra News. Com (29/06/2025).
Yang perlu diingat, jabatan politik dari Gubernur Jawa Barat itu hanya lima tahun sementara pers bekerja terus menerus dalam mengawal pelaksanaan demokrasi.
“Jabatan yang disandang Dedi Mulyadi 5 (Lima) itu tahin setelah itu tidak akan menjabat lagi sebagai gubernur dan pasti dia kembali menjadi konten kreator,” tegasnya.
Dikatakannya bahwa statemen Dedi Mulyadi hanya memperlihatkan kekerdilan cara berfikir yang syarat dengan emosional dan arogansi atas jabatannya.
Sebelumnya Dedi Mulyadi menyampaikan pidato di depan mahasiswa/ mahasiswi Universitas Pakuan Bogor yang diunggah melalui kanal YouTube UNPAK TV, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Atas pernyataannya itu Kini menuai reaksi keras dikalangan wartawan karena dianggap mendeskreditkan kinerja pers dalam mengawal demokrasi dan kebijakan pemerintah.
( ARD)
