PURWAKARTA / chakra-news.com– Pengelola dana APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 disoroti LSM K-PK. Pasalnya ada selisih besar antara data di SIRUP LKPP dengan realisasi anggaran.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran Disdik yang diumumkan di SIRUP LKPP hanya *Rp253.287.000.000*. Sementara realisasi anggaran mencapai *Rp716.315.812.439*. Dengan begitu terdapat selisih *Rp462.809.535.424* yang belum jelas peruntukannya.
Ketua Umum LSM K-PK, Ilham Rokan, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi ke Sekretaris Dinas. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Disdik belum memberikan jawaban dan terkesan menghindar.
Salah satu temuan mengarah pada data Guru Non ASN. Disdik mencatat ada *7.642 orang*, namun data DAPODIK hanya *7.362 orang*. Ada potensi selisih 280 orang.
“Data pembinaan Mei 2024 hanya 640 orang. Lalu 6.722 orang lainnya guru di jenjang dan bidang apa? Dinas tidak menjelaskan,” ujar Ilham.
Total anggaran honorarium Guru Non ASN di RUP 2024 mencapai *Rp18,2 miliar* untuk 1.651 orang, tersebar di bidang Penunjang, SMP, dan PAUD.
Selain itu, ditemukan juga belanja Hibah Dana BOSP-BOS total *Rp46,2 miliar* dan Hibah BOSP PAUD-Kesetaraan *Rp13,3 miliar*. LSM menilai rincian penggunaan dana tersebut tidak transparan.
Terpisah, seorang staf Disdik yang enggan disebut nama mengaku sejumlah pejabat saat ini merupakan bagian tim pemenangan kepala daerah. “Jadi kalau dikaitkan dengan pejabat lama, mereka seakan tidak mau peduli,” katanya.
Ilham mendesak Inspektorat dan BPKD Purwakarta segera audit. “Jangan sampai transparansi anggaran pendidikan dikorbankan,” tegasnya.
Hingga berita ini tayang, Disdik Purwakarta belum memberikan hak jawab Tim Redaksi
LSM K-PK & GWI soroti selisih Rp462 Miliar anggaran Disdik Purwakarta 2024. Diduga ada kejanggalan data guru dan dana BOSP.
`#Purwakarta #DisdikPurwakarta #APBD #GuruNonASN #LSMKPK`
