chakra- news.com // WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN –Minggu 13 /6 2026/ Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya gugur setelah menjadi korban penembakan kelompok bersenjata di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, pada Rabu, 9 September 2026 .
Ketiga korban merupakan Aprida Rapi, Kepala Bidang Peternakan, dan Alfonsius Albinus Meha, serta seorang rekan mereka yang turut menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat atas nama Willy.
Para korban diketahui sedang dalam perjalanan kembali ke Wamena setelah melaksanakan tugas kedinasan, yakni mengantar bantuan ternak sekaligus meninjau pelaksanaan program cetak sawah bagi masyarakat.
Mereka menjalankan tugas pelayanan publik di tengah masyarakat dan bukan bagian dari kegiatan operasi keamanan.
Berdasarkan laporan resmi, TPNPB-OPM Kodap III Ndugama yang disebut dipimpin Egianus Kogoya mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut.
Kelompok itu menuduh para korban sebagai agen intelijen. Tuduhan tersebut dibantah pemerintah yang menegaskan bahwa para korban merupakan aparatur sipil yang menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat.
Pemerintah dan aparat keamanan harus mengusut kasus ini secara menyeluruh dan memastikan seluruh pelaku yang terlibat dapat diproses sesuai hukum.
Tidak boleh ada pembenaran terhadap kekerasan yang menyasar aparatur negara maupun warga sipil yang sedang menjalankan aktivitas kemasyarakatan.
Saat ini, aparat gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz dan TNI dilaporkan telah mengantongi identitas serta ciri-ciri pelaku dan melakukan pengejaran hingga ke wilayah-wilayah pelosok.
Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dan pelayan publik di Papua Pegunungan harus menjadi prioritas.
ASN, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, serta masyarakat sipil harus dapat menjalankan aktivitas tanpa menjadi sasaran kekerasan bersenjata.
Pertanyaan mengenai kapan kekerasan di Papua akan berakhir tidak cukup dijawab dengan pernyataan. Diperlukan langkah nyata, penegakan hukum yang tegas, evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengamanan, serta penguatan perlindungan bagi masyarakat dan aparatur yang bekerja di lapangan.
Pemerintah pusat bersama DPR perlu memastikan evaluasi keamanan dilakukan secara serius dan terukur.
Negara harus hadir memberikan jaminan keamanan kepada warga dan pelayan publik, sekaligus memastikan setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tiga ASN telah gugur ketika menjalankan tugas untuk masyarakat. Tragedi ini tidak boleh berlalu tanpa pertanggungjawaban hukum dan tanpa perbaikan nyata terhadap sistem keamanan di wilayah Papua Pegunungan.
( R Rumandan)
