JAKARTA – (CBA) menyoroti kebijakan pengangkatan jajaran pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sorotan ini mengarah pada (Perseroda) yang dinilai tengah menghadapi persoalan serius terkait dugaan pelanggaran aturan.
Direktur Eksekutif CBA, , dalam keterangannya pada Minggu (2/8/2026), menyebut persoalan tersebut berpotensi menyeret nama Gubernur DKI Jakarta, .
Menurut Uchok, kondisi PT Jamkrida Jakarta saat ini diibaratkan seperti “makan biji buah mahoni” yang pahit. Ia menilai dampak dari persoalan tersebut dapat dirasakan langsung oleh gubernur, terutama seiring rencana untuk menyelidiki proses pengangkatan komisaris baru.
Komisaris yang dimaksud adalah , yang diduga melanggar aturan terkait rangkap jabatan. Berdasarkan penelusuran pada laman resmi , Iman Satria tercatat masih aktif menjabat sebagai Bendahara DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta.
CBA menilai penunjukan tersebut tidak tepat dan berpotensi cacat hukum karena bertentangan dengan sejumlah regulasi. Salah satunya adalah Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 6 huruf k yang mensyaratkan bahwa anggota Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD tidak boleh menjadi pengurus partai politik.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD juga menegaskan pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional serta bebas dari intervensi politik praktis.
Melihat adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), CBA mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah.
“CBA meminta Kejati DKI Jakarta untuk memanggil jajaran direksi, komisaris, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna dimintai keterangan terkait alasan pengangkatan Iman Satria sebagai komisaris BUMD Jakarta,” tegas Uchok.
Lebih lanjut, CBA menilai pengangkatan tersebut mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Oleh karena itu, Kejati DKI Jakarta didorong untuk mengusut secara transparan dan menyeluruh guna menjaga profesionalisme serta integritas pengelolaan BUMD di DKI Jakarta.